Anggaran Dipangkas Rp67 Triliun, BGN Alihkan Fokus Makan Bergizi Gratis ke Daerah Terpencil
Baca Artikel Singkat 10 detik • Alokasi dana untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 susut menjadi Rp268 triliun dari rencana awal senilai Rp335 triliun. • Badan Gizi Nasional...
Nasional Sumber: Kontan
Sorotandunia.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengubah arah kebijakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026. Pemerintah kini memilih fokus menyasar wilayah terpencil dan mendongkrak kualitas dapur yang sudah berjalan, ketimbang membangun dapur baru secara masif. Langkah ini diambil setelah alokasi anggaran program unggulan tersebut dipangkas dari rencana awal Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Melansir laporan kontan, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyatakan bahwa target menjangkau 83 juta penerima manfaat pada tahun ini tidak lagi menjadi fokus utama. BGN memilih membatasi pengajuan dapur baru dengan melakukan pemetaan wilayah yang kapasitas dapurnya sudah memadai. Penghematan ini diharapkan mampu mengurangi beban belanja negara yang sedang menghadapi tekanan fiskal tinggi.
Pengumuman pergeseran strategi ini keluar tepat sehari setelah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, ditangkap atas dugaan kasus korupsi pelaksanaan program tersebut. Dadan sendiri telah diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto.
BGN mencatat ada lebih dari 27.000 dapur MBG yang saat ini aktif beroperasi di seluruh Indonesia. Nanik menegaskan, pembenahan standar kesehatan dan keamanan pangan pada dapur-dapur eksisting jauh lebih krusial saat ini. Prioritas penerima manfaat diarahkan langsung kepada anak-anak di daerah terisolasi yang minim akses pangan bergizi.
Masalah keamanan pangan memang menjadi sorotan tajam. Data dari Network for Education Watch menunjukkan sedikitnya 33.000 anak mengalami keracunan makanan yang terafiliasi dengan program MBG sampai April 2026. Serangkaian insiden ini memicu evaluasi total terhadap pengawasan kualitas di lapangan.
Sejak meluncur pada Januari 2025, program yang awalnya diestimasi menelan dana hingga US$15 miliar ini terus memicu kekhawatiran para investor terkait risiko pelebaran defisit anggaran. Guna menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan APBN, BGN kini mulai membuka pintu bagi pendanaan alternatif non-pemerintah. Sektor swasta didorong untuk ikut berkontribusi lewat penyaluran dana hibah dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
