Ketika Perang Menjadi Proyek Utang Jangka Panjang
Ada yang menarik dari operasi militer AS di Iran yang baru berjalan sebulan. Bukan soal strategi serangan atau pergerakan pasukan, tapi soal matematika sederhana yang sering terlewat dalam laporan harian.
Hitung-hitungan cepat: jika enam hari pertama menghabiskan sekitar Rp192 triliun, dan operasi berlanjut dalam skala serupa, angka akumulatif akan cepat masuk ke wilayah triliunan dolar. Proyeksi dari akademisi Harvard yang menempatkan potensi total di angka Rp17.000 triliun angka ini dalam asumsi nilai Rp 17.000/US$ 1, sebuah jumlah yang sulit dibayangkan dalam konteks kebutuhan domestik mana pun.
Tapi yang lebih menarik lagi adalah mekanisme pembiayaannya. AS tidak membayar perang ini dari kas yang tersedia. Mereka meminjam. Di tengah suku bunga yang tidak lagi murah seperti era perang Irak, setiap dolar yang dikeluarkan sekarang membawa bunga yang harus ditanggung puluhan tahun ke depan. Artinya, warga AS yang baru lahir hari ini akan mewarisi tagihan operasi militer yang dimulai bulan lalu.
Aspek lain yang kurang terekspos adalah rasio efisiensi biaya. Ketika satu sistem pertahanan rudal dihargai setara dengan 133 unit drone lawan, pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang di medan tempur, tapi berapa lama kas negara bisa menopang disparitas harga semacam itu.
Gencatan senjata yang gagal dan kembali ke opsi blokade pelabuhan menunjukkan bahwa jalan damai masih menemui jalan buntu. Sementara itu, 55.000 personel yang kembali dengan kondisi kesehatan terdampak akan menjadi beban anggaran permanen, bukan dalam posisi anggaran pertahanan, tapi dalam posisi anggaran sosial dan kesehatan.
Yang perlu dicatat: permintaan kenaikan anggaran pertahanan ke Rp25.500 triliun plus alokasi khusus Rp3.400 triliun untuk Iran menggeser prioritas fiskal AS secara fundamental. Di tengah debat utang plafon dan pemotongan anggaran sektor lain, angka-angka ini akan menjadi bahan pertarungan politik domestik yang intens.
Sumber referensi: CNBC Indonesia
Baca Juga:
