Ruang Sidang Senat AS(Senate Television via AP-detik)
Daftar Isi:
[Sembunyikan]
[Tampilkan]
Ketika Rapat Formalitas Jadi Medan Pertarungan
Melihat dinamika Washington saat keputusan perang ditentukan oleh prosedur parlemen dan polarisasi partai
Kamis pagi di Washington, 9 April 2026, sebuah sesi yang seharusnya hanya formalitas administratif disebut pro forma (rapat simbolis tanpa agenda substantif) dalam terminologi parlemen Amerika Serikat justru berubah menjadi medan pertarungan politik yang tidak terduga. Ruangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, yang biasanya sepi pada jam-jam semacam itu, tiba-tiba menjadi panggung bagi konfrontasi antara dua kubu yang semakin terpolarisasi soal kekuasaan perang di Timur Tengah.
Latar belakangnya: Presiden Donald Trump baru saja mengeluarkan pernyataan yang mengguncang lanskap diplomatik. Dalam unggahan di Truth Social, ia mengancam bahwa “seluruh peradaban akan musnah malam ini, dan tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali” kecuali tercapai kesepakatan dengan Iran membuka kembali Selat Hormuz.
Retorika ini, meski tidak baru bagi para pengamat Trump, kali ini memicu reaksi berlebihan dari lebih dari 70 anggota Partai Demokrat yang langsung menyerukan pemakzulan atau penggunaan Amandemen ke-25, mekanisme konstitusional untuk menurunkan presiden yang dianggap tidak lagi mampu menjalankan tugas.
Taktik Procedural dan Dinas Politik
Partai Demokrat, yang kini berada di posisi oposisi, berusaha mempercepat pengajuan resolusi kekuasaan perang (war powers resolution). Tujuannya jelas: membatasi kewenangan Trump untuk melancarkan operasi militer ke Iran tanpa persetujuan Kongres. Namun kendali sesi Kamis itu berada di tangan Partai Republik, yang memegang mayoritas di DPR.
Representatif Chris Smith dari Partai Republik memimpin sesi tersebut. Strategi yang diambilnya sederhana namun efektif: menutup rapat sebelum anggota Demokrat sempat mengajukan mosi. Teriakan “Shame!” (Malu!) langsung menggema dari barisan oposisi. Mereka mengalami kegagalan taktis. Smith telah meninggalkan ruangan.
Ini bukan sekadar soal prosedur. Dalam sistem parlemen AS, teknik penutupan sesi yang lebih cepat dari jadwal merupakan instrumen politik yang valid, meski kontroversial untuk memblokir inisiatif lawan. Smith tidak sekadar menutup rapat; ia menutup celah hukum yang memungkinkan Demokrat menggunakan mekanisme unanimous consent (persetujuan tanpa voting formal). Satu detik tersisa, resolusi bisa masuk agenda. Satu detik lebih cepat, seluruh proses tertunda hingga sidang berikutnya.
Partai Republik dan Dilema Konsistensi
Yang menarik perhatian adalah respons Partai Republik itu sendiri. Pada 2019, ketika Trump melancarkan serangan terhadap Iran yang menewaskan Qassem Soleimani, terdapat suara-suara kritis dari dalam partai yang soal batasan kekuasaan perang. Kini, ancaman Trump justru lebih ekstrem menyinggung potensi “peradaban musnah” namun reaksi kolektif Partai Republik hampir tidak terdengar.
Senator Lisa Murkowski dari Alaska memang sempat mengeluarkan pernyataan kritis melalui media sosial, menyebut ancaman tersebut “tidak bisa dibenarkan dan merupakan penghinaan terhadap cita-cita yang telah dicoba negara kita junjung selama 250 tahun”.
Namun itu baru terjadi setelah tekanan publik intens. Selebihnya, keheningan.
Ada spekulasi bahwa ini soal loyalitas partai yang semakin terpolarisasi. Ada pula yang berpendapat ini mencerminkan perhitungan pragmatis menghadapi Trump versi 2026, yang dinilai semakin tidak terduga dalam kebijakan luar negerinya. Tapi yang jelas: konsistensi retorika Partai Republik soal checks and balances (kontrol antar-lembaga negara) dan limited government (pemerintahan terbatas) kini tampak lebih tipis dari kertas, setidaknya dalam konteks kebijakan Iran.
Dari Ancaman ke Gencatan: Dinamika Negosiasi
Trump akhirnya mengumumkan gencatan senjata dua pekan dengan Iran pada Selasa malam, 7 April 2026 kurang dari dua jam sebelum tenggat waktu yang ia tetapkan akan melakukan penyerangan besar-besaran ke Iran.
Namun Partai Demokrat menilai gencatan tersebut “sangat tidak memadai”.
Logika di balik penolakan ini: jeda sementara hanya memberi ruang bagi Iran untuk memuat ulang persenjataan atau melakukan negosiasi di balik tirai, tanpa jaminan permanen soal pembukaan Selat Hormuz yang secar berkelanjutan.
Dalam surat bersama, Senator Demokrat termasuk Tim Kaine, Cory Booker, dan Chris Murphy menulis: “Gencatan senjata sementara ini yang sudah dilanggar memulai hitungan mundur yang sangat singkat bagi Kongres untuk akhirnya mengakhiri kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya” .
Kondisi terkini semakin memperparah kekhawatiran. Wall Street Journal melaporkan Iran kini hanya mengizinkan sekitar 12 kapal per hari melewati Hormuz, turun drastis dari 100 lebih kapal pada kondisi normal. Empat kapal yang berhasil lewat pada Rabu (9/4) bahkan harus membayar dalam yuan China atau kripto, dengan koordinasi langsung ke Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang hingga kini masih di-label organisasi teroris oleh AS dan Uni Eropa.
Senat dan Prospek Mendatang
Senat AS, yang juga dikuasai Partai Republik dengan margin 53-47, menjadi harapan berikutnya bagi Demokrat. Chuck Schumer, pemimpin minoritas Senat, berencana memaksa voting resolusi kekuasaan perang pekan depan. Namun prospeknya tipis. Resolusi serupa telah gagal beberapa kali dalam bulan-bulan terakhir, dengan Senator Rand Paul dari Partai Republik sebagai satu-satunya suara yang konsisten melintasi garis partai .
Jika berhasil—yang memerlukan dukungan beberapa anggota Partai Republik Trump kemungkinan akan menggunakan hak veto. Untuk menaklukkan veto, dibutuhkan dua pertiga suara di kedua kamar, angka yang hampir mustahil dicapai dalam konfigurasi politik saat ini.
Sementara itu, Trump tetap mengandalkan argumen “komandan tertinggi” (commander in chief) klaim konstitusional bahwa operasi militer singkat tidak memerlukan izin Kongres. Legalitasnya debatable, namun selama tidak ada pengadilan yang berani menghentikan, status quo akan terus berlangsung.
Dari luar, ini terlihat sebagai pertarungan prosedural: siapa yang lebih cepat menutup sidang, siapa yang memegang mayoritas. Namun di baliknya, terdapat pertanyaan fundamental: seberapa jauh kekuasaan perang seorang presiden AS bisa dibatasi jika mekanisme kontrolnya sendiri dapat ditutup pakai palu?
Dan yang lebih penting bagi pengamat: Partai Republik yang dulu getol soal pembatasan kekuasaan eksekutif kini tampak nyaman dengan presiden yang memiliki keleluasaan militer luas asal berasal dari partai yang sama. Ironi politik, atau evolusi pragmatisme? Wall Street dan Main Street mungkin punya jawaban berbeda.
Tinggal menunggu sidang Senat pekan depan. Jika Schumer berhasil, ini menjadi sinyal bahwa checks and balances masih hidup. Jika gagal lagi, palu rapat mungkin akan menjadi simbol definitif era Trump.
