Netanyahu Tolak Memorandum AS-Iran dan Tetap Gempur Lebanon
PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan negaranya tidak terikat oleh Memorandum Islamabad yang diteken AS dan Iran. Israel memobilisasi pengaruh politik melalui media sayap kanan dan Senator AS untuk menekan Donald...
Internasional - PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan negaranya tidak terikat oleh Memorandum Islamabad yang diteken AS dan Iran.
- Israel memobilisasi pengaruh politik melalui media sayap kanan dan Senator AS untuk menekan Donald Trump agar mengubah klausul perjanjian akhir.
- Militer Israel tetap melancarkan serangan udara di Lebanon selatan yang menewaskan satu orang di tengah berlakunya gencatan senjata regional.
- Netanyahu meyakini Teheran tidak akan mematuhi pembatasan nuklir, sehingga kesepakatan final 60 hari ke depan mustahil tercapai.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Tel Aviv tidak akan mematuhi poin-poin kesepakatan dalam Memorandum Islamabad yang baru saja disepakati oleh Washington dan Teheran. Langkah sepihak Israel ini berpotensi mementahkan upaya diplomatik regional yang dirancang untuk menghentikan pertempuran di seluruh front Timur Tengah, termasuk wilayah Lebanon.
Melansir laporan Detik News yang mengutip pemberitaan CNN dari seorang pejabat tinggi Israel, Netanyahu secara eksplisit menyatakan negaranya memiliki ruang gerak mandiri yang lepas dari komitmen bilateral AS-Iran tersebut.
Penegasan ini muncul tepat setelah kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran diumumkan secara resmi pada Minggu (14/6). Melalui mediasi intensif yang difasilitasi oleh Pakistan, kedua negara menyepakati nota kesepahaman (MoU) berisi 14 poin krusial yang ditargetkan menjadi cetak biru penghentian perang secara permanen.
Dokumen yang kemudian dikenal sebagai Memorandum Islamabad tersebut mulai berlaku efektif setelah ditandatangani secara digital dan jarak jauh oleh Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Rabu (17/6). Kendati dokumen tersebut mengikat AS sebagai sekutu utama Israel, Tel Aviv memilih posisi berseberangan.
Pelanggaran Gencatan Senjata dan Eskalasi di Lebanon
Sikap keras kepala pemerintahan Netanyahu langsung berdampak pada situasi keamanan di lapangan. Rompakan kesepakatan yang mengharuskan penghentian perang secara permanen di semua front diabaikan oleh militer Israel yang terus menggempur wilayah Lebanon.
Tel Aviv berdalih operasi militer tersebut tetap diperlukan guna melumpuhkan kekuatan kelompok Hizbullah yang mendapat sokongan penuh dari Iran. Kantor Perdana Menteri Israel sendiri memilih bungkam dan belum memberikan tanggapan resmi mengenai laporan pembangkangan diplomatik ini.
Aksi militer di tengah masa gencatan senjata tersebut memakan korban jiwa di sektor selatan Lebanon. Pada Kamis (18/6), sebuah serangan pesawat tanpa awak (drone) milik Israel menyasar satu unit mobil di wilayah Lebanon bagian selatan, menewaskan sedikitnya satu orang dan menyebabkan satu orang lainnya mengalami luka parah. Insiden berdarah ini menjadi bukti konkret bahwa manifestasi fisik dari Memorandum Islamabad belum sepenuhnya diakui oleh komando militer Israel, meskipun dokumen tersebut secara hukum internasional sudah berjalan.
Operasi Lobi Politik Netanyahu Menekan Gedung Putih
Di balik agresi militer di lapangan, Netanyahu juga menjalankan strategi diplomatik agresif untuk merongrong proses negosiasi lanjutan yang dijadwalkan berlangsung selama 60 hari ke depan.
Pejabat internal Israel membocorkan bahwa perdana menteri mereka aktif menggerakkan jaringan politiknya di Washington untuk memengaruhi draf perjanjian akhir. Target utama dari operasi lobi ini adalah menekan Donald Trump agar merombak parameter konsesi yang akan diberikan kepada pihak Iran.
Upaya intervensi politik luar negeri ini dilakukan dengan memanfaatkan pengaruh figur-figur media sayap kanan serta barisan Senator Amerika Serikat yang memiliki kedekatan ideologis dengan Netanyahu. Kelompok ini dikerahkan sebagai instrumen penekan dari dalam negeri AS agar Trump tidak melonggarkan pengawasan terhadap Teheran.
Netanyahu secara personal sangat meyakini bahwa kesepakatan final terkait kepemilikan senjata nuklir tidak akan pernah tercapai karena Teheran diproyeksikan tidak akan sudi menerima pembatasan terhadap program nuklir mereka secara sukarela.
Nasib Rekonstruksi dan Sanksi Ekonomi Iran
Rencana besar yang tertuang dalam Memorandum Islamabad kini berada di ujung tanduk akibat resistensi Israel. Berdasarkan dokumen kesepakatan awal, MoU ini mengawali gencatan senjata komprehensif selama 60 hari sekaligus menjadi fondasi bagi pemulihan ekonomi regional.
Beberapa poin utama di dalamnya mencakup pencabutan sanksi ekonomi sepihak oleh AS, pembukaan kembali blokade komersial demi memulihkan lalu lintas kapal di Selat Hormuz, hingga perumusan rencana rekonstruksi pascaperang senilai US$ 300 miliar.
Tahapan krusial yang seharusnya berjalan dalam jangka waktu dua bulan ke depan adalah pembahasan teknis mengenai detail program nuklir Iran dan mekanisme penghapusan sanksi secara permanen. Seluruh komparasi parameter ekonomi dan militer ini dirancang untuk bermuara pada satu dokumen kesepakatan akhir yang final.
Namun, dengan penolakan terbuka dari Israel serta berlanjutnya operasi drone di Lebanon, negosiasi lanjutan yang dimediasi Pakistan ini menghadapi tembok besar sebelum pembahasan poin-poin nuklir dimulai.
