Pemerintah Buka Opsi Kurangi Anggaran Makan Bergizi Gratis Lewat Penataan SPPG
Baca Artikel Singkat 10 detik • Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan total kebutuhan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi berkurang berkat perhitungan lapangan yang lebih cermat. • Menteri...
Nasional Pemerintah membuka peluang untuk menyesuaikan total kebutuhan anggaran program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan langkah ini murni hasil perhitungan yang lebih cermat di lapangan, bukan pemangkasan paksa secara sepihak.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers peningkatan kualitas layanan MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpencil di Jakarta, Kamis (11/6/2026), melansir laporan bloombergtechnoz.
Proses penataan menyeluruh terhadap sistem distribusi dan implementasi program sedang berjalan. Kementerian Sekretariat Negara berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghitung ulang kebutuhan riil dana program tersebut.
Penataan SPPG di Wilayah 3T
Pemerintah membidik penurunan biaya operasional tanpa menurunkan kualitas gizi yang diterima masyarakat. Target ini akan dicapai melalui sinkronisasi data dan penataan SPPG, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Proses penataan ini menjadi acuan utama pemerintah untuk menghitung nominal pasti anggaran yang dibutuhkan.
Berdasarkan data yang dikutip dari bloombergtechnoz, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah mengumumkan realisasi efisiensi anggaran MBG. Alokasi awal program pada tahun ini sebesar Rp335 triliun digeser menjadi Rp268 triliun dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (19/5/2026). Penyesuaian pagu anggaran ini mengikuti arahan langsung Presiden Prabowo Subianto demi mendongkrak efektivitas penggunaan dana negara.
Capaian Realisasi Dana dan Penerima Manfaat
Pemerintah masih membuka peluang adanya penghematan lebih lanjut, meski bentuk efisiensi tambahan tersebut belum dirinci oleh Kemenkeu. Kendati ada penyesuaian anggaran, Presiden menekankan agar program tetap berjalan optimal demi mendukung pemenuhan gizi siswa sekolah.
Laporan keuangan menunjukkan realisasi anggaran program MBG hingga April 2026 sudah menyentuh angka Rp75 triliun. Jumlah ini setara dengan 22,4% dari total pagu yang disiapkan. Hingga akhir April 2026, program pemenuhan gizi ini telah menjangkau 61,96 juta orang penerima manfaat melalui operasional 27.952 SPPG di berbagai wilayah Indonesia.
Sumber: bloombergtechnoz
