Resmi Dilantik Jadi Kepala Bakom, Muhammad Qodari Tercatat Miliki Kekayaan Rp261 Miliar

sorotandunia.com – Dinamika reposisi pejabat di lingkungan Kabinet Merah Putih kembali berlanjut. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI di Istana Negara pada Senin (27/4). Seiring dengan penugasan barunya tersebut, profil finansial Qodari yang bersumber dari laporan resmi negara kini menjadi sorotan publik.

Muhammad Qodari mengisi posisi Kepala Bakom menggantikan Angga Raka Prabowo. Sebelumnya, Qodari menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Posisi KSP yang ditinggalkannya kini diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Pergeseran ini merupakan bagian dari penguatan fungsi komunikasi strategis pemerintah di bawah lembaga Bakom.

Merujuk pada data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total kekayaan Muhammad Qodari mencapai angka Rp261,9 miliar. Laporan tersebut tercatat secara resmi per 19 Januari 2025, yang dilaporkan saat awal masa jabatannya sebagai Wakil Kepala KSP.

Baca Juga:

Pura-Pura Tak Tahu, Membongkar Alasan Klasik Dapur MBG yang Melanggar SOP

Aset kekayaan Qodari didominasi oleh kepemilikan tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah strategis. Tercatat ada 176 bidang tanah dan bangunan dengan nilai akumulatif mencapai Rp182,7 miliar. Beberapa lokasi aset tersebut meliputi:

• Jabodetabek: Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Depok, dan Bogor.

• Sumatera: Bandar Lampung dan Lampung Utara.

  Baca Juga:

  

  Simulasi 19.000 Sapi per Hari: Mengukur Logistik Raksasa di Balik Program Makan Bergizi Gratis

• Kalimantan: Palangkaraya, Balikpapan, hingga Pulang Pisau.

• Wilayah Lain: Lombok Utara dan Sukabumi.

Sebagai Kepala Bakom, Qodari memikul tanggung jawab besar dalam mengelola narasi publik dan komunikasi kebijakan pemerintah agar lebih efektif dan terintegrasi. Penugasan ini diharapkan mampu memperkuat jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat di tengah kompleksitas tantangan komunikasi digital saat ini.

Transparansi mengenai harta kekayaan ini menjadi bagian dari kewajiban pejabat publik guna memastikan integritas selama masa pengabdian di pemerintahan.