Bakom RI Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Tidak Bisa Dihentikan
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menolak keras tuntutan kelompok mahasiswa yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG merupakan janji kampanye utama dan prioritas kerja yang mendasari keterpilihan...
Nasional - Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menolak keras tuntutan kelompok mahasiswa yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Program MBG merupakan janji kampanye utama dan prioritas kerja yang mendasari keterpilihan Presiden Prabowo Subianto.
- Pemerintah mengakui adanya tantangan pelaksanaan di lapangan dan membuka ruang diskusi untuk memperbaiki tata kelola teknokratis.
- Kebijakan MBG berjalan beriringan dengan program strategis lain seperti Sekolah Rakyat dan penertiban ekspor satu pintu.
Penegasan Komitmen Janji Kampanye
Sorotandunia.com – Pemerintah menyatakan menolak keras tuntutan kelompok mahasiswa yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melansir laporan detiknews, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan program prioritas yang tidak mungkin dibatalkan. Program ini adalah janji kampanye utama yang menjadi landasan masyarakat memilih Prabowo Subianto dalam pemilu.
Desakan untuk menghentikan MBG dinilai sebagai langkah yang keliru secara prinsip politik. Qodari menyatakan meminta pembatalan program sama saja dengan menuntut Presiden melanggar janji politiknya kepada pemilih. Melalui keterangan tertulis pada Rabu (17/6/2026), Qodari menjelaskan bahwa mandat yang diberikan rakyat kepada Prabowo melekat pada pelaksanaan program-program kerja yang ditawarkan saat kampanye, sehingga operasionalisasinya harus tetap berjalan.
Evaluasi Teknis dan Perbaikan Tata Kelola
Pemerintah tidak menutup mata terhadap dinamika yang terjadi di lapangan selama proses implementasi eksekusi program. Qodari mengakui pelaksanaan program nasional ini menghadapi berbagai tantangan nyata. Kendati demikian, hambatan tersebut tidak bisa dijadikan alasan atau pembenaran untuk menghentikan total jalannya pemenuhan gizi masyarakat.
Pintu dialog tetap dibuka lebar oleh otoritas terkait guna menampung aspirasi publik yang bersifat membangun. Pemerintah mengarahkan kritik mahasiswa ke ranah evaluasi teknis operasional, bukan pembatalan total. Komitmen perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG akan terus dilakukan apabila ketidaksetujuan yang muncul dari kelompok mahasiswa bersifat kategorikal serta teknokratis. Langkah ini diambil untuk membenahi kekurangan yang ditemukan dalam praktik distribusi dan manajemen program.
Integrasi Solusi Ekonomi dan Pendidikan
Kebijakan pemenuhan gizi ini bergerak simultan dengan sejumlah program strategis nasional lainnya yang dirancang untuk mengatasi persoalan mendasar masyarakat. Di sektor ekonomi, pemerintah tengah berfokus menghentikan praktik kecurangan ekspor sumber daya alam strategis. Langkah penertiban dilakukan melalui peningkatan penerimaan negara lewat penerapan mekanisme ekspor satu pintu.
Pemerataan akses kesejahteraan juga menyasar sektor edukasi guna melengkapi jaring pengaman sosial yang ada. Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan lewat peluncuran program Sekolah Rakyat (SR). Rangkaian kebijakan yang berjalan beriringan ini diposisikan sebagai solusi terintegrasi di masa pemerintahan saat ini. Qodari meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk melaksanakan seluruh program kerja yang telah direncanakan tersebut.
