Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang pemutaran film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Pernyataan itu disampaikan setelah muncul polemik pembubaran acara nonton bareng film tersebut di beberapa wilayah.
Menurut Yusril, tindakan pembubaran yang terjadi bukan kebijakan resmi pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang tetap menjamin kebebasan berekspresi selama dilakukan sesuai aturan dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik karena menyentuh isu yang cukup sensitif, yakni hubungan antara kebebasan berekspresi dan stabilitas sosial. Di media sosial, sebagian masyarakat mempertanyakan mengapa agenda diskusi atau pemutaran film bisa berujung pembubaran, sementara sebagian lain menilai langkah pencegahan diperlukan untuk menghindari potensi gesekan di masyarakat.
Baca Juga:
Polemik tersebut memperlihatkan bahwa ruang ekspresi publik di era digital semakin kompleks. Bukan hanya soal regulasi negara, tetapi juga menyangkut dinamika sosial, sensitivitas isu, dan cara masyarakat merespons perbedaan pandangan.
Di tengah situasi itu, kejelasan sikap pemerintah dan ruang dialog yang terbuka dinilai penting agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi ketegangan yang lebih luas.
This article is an AI-based editorial adaptation of a report from
news.detik.com
, while maintaining the core information and main facts.
