Badan Gizi Nasional Setop Sementara Program Makan Bergizi Gratis Akan Audit Dapur

Sorotandunia.com – Langkah pembenahan besar-besaran tengah dilakukan pada program prioritas pemerintah. Melansir laporan cnnindonesia, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Jeda operasional ini dimanfaatkan secara khusus untuk melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di lapangan.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa penghentian sementara bertujuan menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang ditemukan selama pelaksanaan program. Aspek yang diperiksa mencakup penataan tata kelola internal lembaga, validasi data penerima manfaat, hingga standardisasi kualitas dapur. BGN menargetkan seluruh kondisi di lapangan sudah lebih rapi ketika masa libur sekolah usai dan para siswa kembali masuk.

Standardisasi Alur Memasak dan Evaluasi Insentif

Pemeriksaan terhadap kualitas dapur penyuplai makanan menjadi prioritas utama karena berdampak langsung pada mutu hidangan yang dikonsumsi peserta program. Menurut Agustina Arumsari, pemenuhan standar menjadi mutlak sebab kualitas makanan yang baik mustahil dihasilkan jika kondisi dapur tidak sesuai dengan kaidah alur memasak (flow of cooking) yang benar. Fokus lembaga saat ini diarahkan pada pemastian bantuan diterima oleh kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, bukan sekadar mengejar kuantitas operasional dapur.

Sejalan dengan standardisasi fisik dapur, skema insentif operasional untuk SPPG ikut mengalami perombakan. Selama ini, pemerintah menggelontorkan dana insentif secara merata sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap dapur pelayanan. Ke depan, besaran insentif tersebut tidak lagi disamaratakan, melainkan disesuaikan secara proporsional berbasis jumlah penerima manfaat yang dilayani serta kualitas layanan yang ditunjukkan oleh masing-masing dapur.

Skema Refocusing dan Pemangkasan Delapan Juta Penerima

Langkah penataan dapur ini berjalan beriringan dengan kebijakan penajaman sasaran (refocusing) penerima manfaat MBG yang sedang disusun oleh pemerintah. Berdasarkan hasil simulasi awal yang digodok bersama sejumlah kementerian, pemerintah membuka kemungkinan untuk mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat. Salah satu kelompok yang berpotensi dikeluarkan dari daftar prioritas adalah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dari keluarga mampu.

Agustina Arumsari memberikan contoh bahwa siswa SMA dengan uang saku berkisar antara Rp100 ribu sampai Rp200 ribu per hari dikategorikan sebagai kelompok masyarakat kelas atas yang tidak memerlukan bantuan ini. Langkah refocusing diklaim bukan untuk menghilangkan esensi program, melainkan agar intervensi gizi dari negara dapat lebih terfokus pada kelompok yang secara medis dan sosial paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.

Proyeksi Efisiensi Anggaran dan Pembenahan Basis Data

Kebijakan penajaman sasaran ini berdampak langsung pada postur anggaran program di masa mendatang. Data pagu indikatif MBG untuk tahun 2027 awalnya tercatat sebesar Rp270,2 triliun yang dialokasikan untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat. Angka tersebut dipastikan bergerak dinamis seiring evaluasi yang sedang berjalan.

Agustina Arumsari mengisyaratkan kebutuhan anggaran riil MBG akan berkurang dari proyeksi terakhir yang berada di angka Rp268 triliun hingga Rp270,2 triliun. Saat ini, skenario efisiensi terus dihitung tanpa mengurangi target utama program. Untuk mendukung akurasi kebijakan, BGN merombak sistem data penerima manfaat dengan memperkuat koordinasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga yang telah memegang basis data kelompok sasaran.

Respons Gelombang Kritik dan Mandat Presiden

Upaya perbaikan tata kelola internal ini terjadi di tengah munculnya gelombang kritik dari elemen masyarakat. Sejumlah mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil belakangan ini menggelar aksi untuk mendesak pemerintah agar menghentikan program MBG secara total. Menanggapi tuntutan tersebut, manajemen BGN menyatakan tetap menghormati aspirasi tersebut sebagai bagian dari hak warga negara dalam sistem demokrasi.

BGN menegaskan operasional program akan tetap berjalan demi menunaikan amanat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pihak lembaga menyatakan bahwa posisi mereka diangkat secara resmi untuk menjalankan perintah presiden, sehingga fokus utama yang berjalan saat ini adalah memperbaiki tubuh BGN agar program yang memiliki niat awal baik ini dapat terlaksana secara lebih tepat sasaran kepada kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.